DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM HULU

oleh : Rofik Husen

Daerah Aliran Sungai disingkat DAS sebagaimana terdapat dalam halaman wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_aliran_sungai) ialah istilah geografi mengenai sebatang sungai, anak sungai dan area tanah yang dipengaruhinya. Daerah aliran sungai dapat menjadi sangat besar, contohnya daerah aliran sungai Mississippi meliputi lebih dari setengah Amerika Serikat. Ini berarti lebih dari setengah wilayah AS dialiri Mississippi dan anak-anak sungainya.

Batas wilayah DAS diukur dengan cara menghubungkan titik-titik tertinggi di antara wilayah aliran sungai yang satu dengan yang lain.

Chay Asdak dalam bukunya Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mengemukakan bahwa DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama (2007:4).

Definisi lainnya tentang DAS sebagaimana tercantum dalam sebuah blog kelembagaan DAS dengan alamat (http://kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan-pengelolaan-das/purwanto-dan-paimin/) mengemukakan bahwa ada beberapa definisi DAS yang satu dengan lainnya saling melengkapi, antara lain :
Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU No. 7 Tahun 2004, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 11)

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau.

Linsley (1980) menyebut DAS sebagai “A river of drainage basin in the entire area drained by a stream or system of connecting streams such that all stream flow originating in the area discharged through a single outlet”

IFPRI (2002) menyebutkan bahwa “A watershed is a geographic area that drains to a common point, which makes it an attractive unit for technical efforts to conserve soil and maximize the utilization of surface and subsurface water for crop production, and a watershed is also an area with administrative and property regimes, and farmers whose actions may affect each other’s interests, dan 4).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utamanya.

Satu DAS dipisahkan dari wilayah lain di sekitarya (DAS-DAS lain) oleh pemisah alam topografi, seperti punggung perbukitan dan pegunungan (Departemen Kehutanan 2001).

Dari definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa DAS merupakan ekosistem, dimana unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur kimia berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan inflow dan outflow dari material dan energi.

Dalam sebuah blog dsafrianyah (http://dsafriansyah.blogspot.com/2010/04/permasalahan-das-di-indonesia-tantangan.html) menulis bahwa pengelolaan DAS di Indonesia diatur dalam:
– Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu
– Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas dalam rangka – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014;
– Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor: P.04/V-SET/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS;
– Lampiran Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor: P.04/V-SET/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS;dan
– Kerangka Kerja Pengelolaan DAS di Indonesia sebagai amanah Inpres Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

Pengelolaan DAS adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik antar sumberdaya alam terutama vegetasi, tanah dan air dengan sumberdaya manusia di DAS dan segala aktivitasnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan jasa lingkungan bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem DAS.

Pengelolaan DAS pada prinsipnya adalah pengaturan tata guna lahan atau optimalisasi penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan secara rasional serta praktek lainnya yang ramah lingkungan sehingga dapat dinilai dengan indikator kunci (ultimate indicator) kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran sungai pada titik pengeluaran (outlet) DAS.

Berbeda dengan pandangan tersebut, Chay Asdak mengemukakan bahwa pengelolaan DAS adalah suatu proses formulasi dan implementasi kegiatan atau program yang bersifat manipulasi sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di daerah aliran sungai untuk memperoleh mjanfaat produksi dan jasa tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumberdaya air dan tanah.

Hal tersebut berarti pengelolaan dan alokasi sumberdaya alam di daerah aliran sungai termasuk pencegahan banjir dan erosi serta perlindungan nilai keindahan yang berkaitan dengan sumberdaya alam.

Selain itu pengelolaan DAS perlu mempertimbangkan aspek-aspek social, ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang beroperasi di dalam dan di luar daerah aliran sungai yang bersangkutan (2007:5)

Chay Asdak masih dalam buku yang sama mengemukakan bahwa dalam mempelajari ekosistem DAS, biasanya dibagi menjadi daerah hulu, tengah dan hilir (2007:11).

Secara biogeofisik DAS bagian hulu dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut :
– Sebagai daerah konservasi
– Mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi
– Merupakan daerah dengan kemiringan lereng besar (lebih besar dari 15%)
– Bukan merupakan daerah banjir
– Pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase
– Jenis vegetasi pada umumnya merupakan tegakan hutan.

DAS bagian hilir dicirikan oleh hal-hal sebagi berikut :
– Merupakan daerah pemanfaatan.
– Kerapatan drainase lebih kecil
– Merupakan daerah dengan kemiringan lereng kecil sampai dengan sangat kecil (kurang dari 8%)
– Pada beberapa tempat merupakan daerah banjir (genangan)
– Pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi
– Jenis vegetasi didominasi tanaman pertanian kecuali daerah estuaria yang didominasi hutan bakau/gambut

Adapun DAS tengah merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik biogeofisik DAS yang berbeda tersebut (2007:11).

DAS bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, karena itu setiap terjadinya kegiatan di daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran airnya.

Dengan perkataan lain ekosistem DAS, bagian hulu mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan DAS. Perlindungan ini antara lain dari segi fungsi tata air, dan oleh karenanya pengelolaan DAS hulu seringkali menjadi fokus perhatian mengingat dalam suatu DAS, bagian hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi.

Keterpaduan biofisik tersebut menyebabkan daerah aliran sungai harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh yang terdiri dari sumber-sumber air, badan air, sungai, danau dan waduk yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan (Departemen Kehutanan 2001).

Dalam blog dsafrianyah (http://dsafriansyah.blogspot.com/2010/04/permasalahan-das-di-indonesia-tantangan.html) dikemukakan bahwa kondisi DAS di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kerusakan berat sampai sangat berat.

Berdasarkan hasil identifikasi Dephut (1999), tercatat 458 DAS kritis di Indonesia terdiri dari 60 DAS termasuk kategori rusak berat sampai sangat berat (16 DAS berada di P. Jawa), 222 DAS termasuk kelas sedang sampai berat dan 176 DAS potensial rusak.

Jumlah DAS yang telah mengalami kerusakan tersebut saat ini kondisinya tidak semakin membaik malah cenderung semakin bertambah, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kejadian bencana alam tanah longsor, banjir dan kekeringan.

Laporan dari pihak terkait mengenai upaya rehabilitasi DAS telah banyak dilakukan, tapi hasilnya belum signifikan, sementara bencana alam tanah longsor, banjir, dan kekeringan terjadi semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan terjadi di beberapa wilayah DAS yang biasanya tidak terjadi bencana banjir dan tanah longsor tetapi beberapa tahun terakhir ini malah terjadi, hal ini merupakan indikasi bahwa kondisi DAS di beberapa daerah telah terjadi peningkatan kerusakan.

Permasalahan lain yang sangat dirasakan dalam pengelolaan DAS disamping masalah ego sektoral yang sangat mencolok, juga terdapat masalah dimana ada di beberapa kalangan instansi Pemerintah/Departemen/Lembaga, Pemda/Bappeda, Pemerhati, LSM bahkan Pakar masih belum sepenuhnya memahami tentang pengertian DAS dan implikasinya terhadap tata air dan terhadap terjadinya bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan sehingga sering terjadi kesalahan dalam menetapkan kebijakan dan program sektornya yang tidak berbasis DAS.

Tingkat kekritisan DAS sangat berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat petani di daerah tengah hingga hulu DAS terutama jika kawasan hutan dalam DAS tidak luas seperti DAS-DAS di pulau Jawa dan Bali.

Tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat petani yang rendah akan mendahulukan kebutuhan primer dan sekunder (sandang, pangan, dan papan) bukan kepedulian terhadap lingkungan sehingga sering terjadi perambahan hutan di daerah hulu DAS, penebangan liar dan praktik-praktik pertanian lahan kering di perbukitan yang akan meningkatkan kekritisan DAS serta kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan DAS termasuk dalam hal pembiayaannya.

Hal ini karena banyaknya instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Bakosurtanal dan Kementerian Lingkungan Hidup, perusahaan swasta dan masyarakat.

Dalam sebuah tulisan berkenaan dengan DAS di sebuah blog dengan alamat alamendah.wordpress.com (http://alamendah.wordpress.com/2010/08/12/kerusakan-sungai-dan-daerah-aliran-sungai-di-indonesia/) dikemukakan bahwa luas kawasan hutan pada tahun 2007 adalah sekitar 133,695 juta hectare (Badan Planologi Kehutanan, tahun 2007) dan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 220 juta.

Degradasi hutan dan lahan semakin meluas sebagai akibat penambahan jumlah penduduk yang memerlukan lahan untuk sandang, pangan, papan dan energi. Pengurangan areal hutan untuk pertanian dan konversi lahan pertanian untuk bangunan akan menurunkan resapan air hujan dan meningkatkan aliran air permukaan sehingga frekuensi bencana banjir dan tanah longsor semakin tinggi.

Degradasi hutan dan lahan terutama di hulu DAS harus bisa direhabilitasi dengan adanya pengelolaan DAS yang dilakukan secara terpadu oleh semua pihak yang ada pada DAS dengan memperhitungkan biofosik dan semua aspek sosial ekonomi.

Degradasi hutan dan lahan selama kurun waktu 2000-2005 sangat memprihatinkan yaitu rata-rata 1,089 juta hektar per tahun.

Degradasi di lahan pertanian terus terjadi akibat erosi tanah yang tinggi sehingga memicu semakin luasnya lahan kritis dan meningkatnya sedimentasi pada waduk-waduk yang akan berdampak pada berkurangnya daya tampung dan pasokan air untuk irigasi serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Apabila tidak dilakukan upaya-upaya untuk mencegah degradasi hutan dan lahan serta upaya untuk memulihkannya, maka DAS akan semakin menurun kualitasnya. Karena itu pengelolaan DAS di masa yang akan datang harus mampu mengkonservasi, merehabilitasi dan meningkatkan produktivitas hutan dan lahan yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk terhadap barang dan jasa lingkungan yang semakin meningkat.

Keberhasilan Pengelolaan DAS berdampak terhadap ketahanan pangan di masa mendatang. Saat ini luas areal irigasi tanaman padi di Indonesia berjumlah ± 7,2 juta hektar dan sebagian besar ada pada hilir DAS, banyak areal pertanian yang subur dikonversi menjadi bangunan atau infrastuktur yang mengurangi lahan pangan produktif dan menurunkan fungsi hidrologis DAS.

Terjadinya banjir akibat pengelolaan DAS yang tidak optimal akan menyebabkan daya tampung waduk irigasi berkurang karena sedimentasi, dan pada musim hujan cenderung banjir sehingga areal-areal irigasi pada hilir DAS akan tergenang yang pada gilirannya menurunkan produksi beras nasional.

Disamping itu kekeringan pada musim kemarau menyebabkan areal irigasi yang dapat dialiri berkurang sehingga produksi padi berkurang. Dengan semakin mahalnya energy minyak bumi, maka diperlukan energy alternatif berupa energi yang bisa diperbaharui seperti kayu bakar, bio-disel, pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya kegiatan ekonomi, maka kebutuhan air untuk berbagai kepentingan seperti air baku, pertanian, perindustrian dan PLTA akan semakin besar.

Karena itu pengelolaan DAS dimasa yang akan datang seharusnya bisa mendukung ketersediaan pangan, air dan energi alternatif tersebut baik melalui manajemen kawasan lindung maupun kawasan budidaya.
Pengelolaan DAS melibatkan banyak pihak mulai unsur pemerintahan, swasta, dan masyarakat.

Ada indikasi bahwa kesadaran dan kemampuan para pihak dalam melestarikan ekosistem DAS masih rendah, misalya masih banyak lahan yang seharusnya berupa kawasan lindung atau resapan air masih digunakan untuk fungsi budidaya yang diolah secara intensif atau dibangun untuk pemukiman baik secara legal maupun illegal, sehingga meningkatkan resiko erosi, longsor dan banjir.

Dalam aliran sungai sendiri sering dijumpai sampah dan limbah dari berbagai sumber yang menyebabkan pendangkalan, penyumbatan, dan pencemaran air sungai sehingga kualitas air dan palung sungai menjadi rusak yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Rendahnya kesadaran, kemampuan dan partisipasi para pihak dalam pengelolaan DAS menjadi tantangan bagi para pengelola DAS dan unsure lain yang terkait dengan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat secara luas.

Era otonomi pemerintahan daerah bisa membuat masalah pengelolaan DAS semakin kompleks karena tidak semua pemerintah daerah memahami konsep pengelolaan DAS yang berbasis ekosistem dan lintas batas administrasi.

Sikap mementingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan menyebabkan konsep pengelolaan DAS terpadu yang mementingkan pelestarian ekosistem akan terabaikan karena penggunaan sumberdaya alam DAS yang tidak proporsional dan rasional.

Dengan demikian mendesak dibentuk Forum Pengelolaan DAS yang menjadi forum kosultasi antar pihak untuk melakukan sinergitas dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Keterlibatan secara aktif para pihak (stakeholders) akan membangun rasa memiliki, memanfaatkan secara arif, dan memelihara sumberdaya secara bersamasama.

Pengelolaan DAS yang melibatkan banyak pihak dan lintas wilayah administrasi dapat menyebabkan konflik kepentingan antar para pihak yang terlibat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan jasa lingkungan DAS.

Hal ini memerlukan regulasi dan kebijakan pada berbagai tingkat baik pada tingkat nasional, propinsi maupun tingkat kabupaten/kota bahkan kadang-kadang sampai tingkat desa.

Karena upaya penanganan permasalahan DAS memerlukan sumberdaya yang banyak dan waktu yang panjang maka pengelolaan DAS harus dimasukkan sebagai salah satu program nasional, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP dan RPJM).

Dengan demikian program pengelolaan DAS tersebut menjadi arus utama dalam kegiatan dan alokasi penganggaran di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota.

Daerah Aliran Sungai di Indonesia semakin mengalami kerusakan lingkungan dari tahun ke tahun. Kerusakan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi kerusakan pada aspek biofisik ataupun kualitas air.

Indonesia memiliki sedikitnya 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai. Dari 5,5 ribu sungai utama panjang totalnya mencapai 94.573 km dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) mencapai 1.512.466 km2. Selain mempunyai fungsi hidrologis, sungai juga mempunyai peran dalam menjaga keanekaragaman hayati, nilai ekonomi, budaya, transportasi, pariwisata dan lainnya.

Saat ini sebagian Daerah Aliran Sungai di Indonesia mengalami kerusakan sebagai akibat dari perubahan tata guna lahan, pertambahan jumlah penduduk serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan DAS.

Gejala Kerusakan lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dilihat dari penyusutan luas hutan dan kerusakan lahan terutama kawasan lindung di sekitar Daerah Aliran Sungai.

Dampak Kerusakan DAS. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau.

Selain itu juga penurunan cadangan air serta tingginya laju sendimentasi dan erosi. Dampak yang dirasakan kemudian adalah terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.

Saat ini beberapa Daerah Aliran Sungai di Indonesia mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah dalam upaya pemulihan kualitas air.

Sungai-sungai itu terdiri atas 10 sungai besar lintas provinsi, yakni:
– Sungai Ciliwung; Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan DAS seluas 97.151 ha.
– Sungai Cisadane; Provinsi Jawa Barat dan Banten dengan DAS seluas 151.283 ha
– Sungai Citanduy; Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan DAS seluas 69.554 ha
– Sungai Bengawan Solo; Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan DAS seluas 1.779.070 ha.
– Sungai Progo; Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan DAS seluas 18.097 ha
– Sungai Kampar; Provinsi Sumatera Barat dan Riau dengan DAS seluas 2.516.882 ha
– Sungai Batanghari; Provinsi Sumatera Barat dan Jambi dengan DAS seluas 4.426.004 ha
– Sungai Musi; Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan dengan DAS seluas 5.812.303 ha
– Sungai Barito; Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dengan DAS seluas 6.396.011 ha.
– Sungai Mamasa (Saddang); Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan dengan DAS seluas 846.898 ha.

Selain pada 10 sungai lintas provinsi juga pada 3 sungai strategis nasional, yaitu:
– Sungai Citarum; Provinsi Jawa Barat dengan DAS seluas 562.958 ha.
– Sungai Siak; Provinsi Riau dengan DAS seluas 1.061.577 ha.
– Sungai Brantas; Provinsi Jawa Timur dengan Daerah Aliran Sungai seluas 1.553.235 ha.

Salah satu DAS yang selalu mandapat sorotan dalam berbagai media ataupun proyek adalah DAS Citarum.

Berbagai upaya dilakukan guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh Citarum ini, sebagaimana tercantum dalam sebuah blog yang memuat berita tentang peluncuran buku Ekspedisi Citarum (http://dhenokhastuti.wordpress.com/2011/09/10/ekspedisi-citarum-sebuah-harapan-baru-penuntasan-masalah-das-citarum/) ditulis bahwa dalam sambutan yang sekaligus pembukaan acara peluncuran buku ini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan tentang dianggarkannya dana sebesar hampir Rp 1,3 triliun untuk pengerukan Sungai Citarum. “Sebuah kabar gembira, pemerintah melalui Kementerian PU mengucurkan Rp 1,3 triliun untuk pengerukan Sungai Citarum.

Dengan pengerukan ini diharapkan akan mengatasi persoalan banjir Bale Endah dan Andir. Pengerukan pertama rencananya akan dilakukan 1 November yang akan datang, dimulai dari Sapan-Nanjung,” ungkap Heryawan.

Menurut Heryawan dana tersebut bukan hutang namun memang dianggarkan untuk menangani masalah Sungai Citarum. Lebih lanjut Heryawan mengatakan bahwa dalam menyikapi persoalan banjir ada tiga kemungkinan yakni memindahkan warga dari banjir, memindahkan banjir dari warga, atau hidup bersama antara banjir dan warga. “Mobilisasi warga tentu saja membutuhkan biaya besar. Begitu pula dengan memindahkan banjir atau sungai penyebab banjir. Jadi yang memungkinkan adalah living together antara warga dengan banjir. Caranya ya dengan misalnya membuat rumah panggung dan menyiapkan peringatan dini.”

Pernyataan tersebut ditanggapi negatif pembicara kedua, Pakar Sosiologi Budaya, Budi Radjab. “Dari dulu sungainya kan itu-itu juga. Yang menimbulkan masalah itu warga dan bukan sungai. jadi kalau perlu ya pindahkan warganya,” ujar Budi Radjab.

Menurut Budi selama ini dalam masyarakat Jawa Barat tidak ada budaya memperlakukan sungai dengan baik, berbeda dengan warga di wilayah luar Pulau Jawa. Hal ini kemungkinan besar karena banyaknya jumlah sungai di wilayah Jawa khususnya Jawa Barat.

Dikatakannya bahwa warga hanya menganggap sungai sebagai fungsi ekonomis, sebatas irigasi dan tempat pembuangan limbah. ‘Dosa’ warga tersebut menurut Budi mendapatkan dukungan dari pemerintah. “Selama ini menurut saya pemerintah ya sama-sama saja dengan warga dalam memandang sungai.

Tidak memperlakukan sungai dalam fungsi ekologis dan positif. Maka aturan dan mekanisme pun tidak ada. Tak heran kalau penanganan yang muncul adalah pendekatan struktural misalnya dilakukan pengerukan. Tapi penanganan dari sisi sosial budaya terhadap manusianya tidak ada,” tandas dosen Fisip UNPAD ini.

Dalam sebuah tulisan dengan judul Evaluasi Perubahan Perilaku Erosi Daerah Aliran Sungai Citarum Hulu dengan Pemodelan Spasial karya Poerbandono, Ahmad Basyar, Agung B. Harto dan Puteri Rallyanti yang dimuat dalam Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan / Infrastructure and Built Environment Vol. II No. 2, Juni 2006 disebutkan bahwa DAS Citarum Hulu mencakup mata air sungai Citarum hingga Saguling dengan luas sekitar 1771 km2 sebagai bagian dari DAS Citarum yang merupakan salah satu DAS terbesar di Jawa Barat.

Untuk keperluan pengelolaan, DAS Citarum Hulu dibagi ke dalam lima sub-DAS yaitu: Cikapundung, Citarik, Cisarea, Cisangkuy dan Ciwidey (Perum Otorita Jatiluhur, 1990).

Curah hujan bulanan rata-rata yang diukur pada tahun 2001 berkisar dari 45 sampai 352 mm dengan nilai total curah hujan tahunan sebesar 2200mm.

Kondisi topografi didominasi oleh pegunungan sepanjang batas DAS dan dataran yang luas di tengah DAS. Tata guna lahan didominasi oleh pertanian dan hutan. Selama rentang waktu tujuh tahun (1994-2001) luas hutan berkurang hampir 60%, sebaliknya luas lahan pertanian bertambah hingga 40%.

Masih dalam tulisan yang sama dikemukakan bahwa laju sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu dalam dasawarsa terakhir dilaporkan meningkat hampir dua kali lipat (Pikiran Rakyat, 2006).

Fakta ini ditunjukkan oleh laju ekspor sedimen tahunan sebesar 1.18juta ton pada tahun 1993 yang meningkat menjadi 2.15juta ton pada tahun 2003. Hal tersebut diduga disebabkan oleh kerusakan ekosistem di sepanjang DAS terutama berkurangnya luas hutan di bagian hulu.

Dalam sebuah tulisan yang berjudul Degradai Lingkungan dan ketahanan pangan : Kasus Citarum Hulu oleh Budhi Gunawan, Parikesit, Oekan S. Abdoellah (Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Lembaga Penelitian-Universitas Padjadjaran – Bandung) disebutkan bahwa Perubahan lingkungan yang berlangsung cepat pada banyak Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa telah mengakibatkan DAS tersebut berada pada kondisi yang kritis.

DAS Citarum, dengan kegiatan pembangunan pertaniannya yang pesat terutama di bagian hulu, merupakan salah satu DAS di Jawa Barat yang temasuk DAS kritis yang memerlukan rehabilitasi dengan segera.

Pada batas tertentu, kejadian banjir di Cekungan Bandung yang terjadi hampir setiap tahun sering dikaitkan dengan tejadinya transforrnasi kawasan hutan ” alam” dan berkembangnya kegiatan pertanian di bagian hulu, dan pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan di bagian tengah DAS.

Perubahan lingkungan seperti ini, bersama dengan faktor lainnya, mengarah kepada terjadinya degradasi lingkungan, khususnya terjadinya kehilangan keanekaan hayati.

Berkaitan dengan degradasi lingkungan ini, terdapat gejala yang menonjol yang mengindikasikan bahwa degradasi ini diperburuk oleh kurangnya pehatian pemerintah dalam mengelola DAS skema terpadu. Kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan DAS dilakukan secara parsial oleh berbagai instansi pernerintah.

Tulisan lain tentang Citarum Hulu diungkap oleh Prof. Dr. Otong Suhara Djunaedi, dengan judul “Pengelolaan Lahan DAS Citarum Hulu Tidak Ramah Lingkungan” yang terdapat dalam web site Unpad (Unpad.ac.id 7/07/2011).

Beliau menyatakan bahwa daerah aliran sungai (DAS) hulu Citarum memiliki fungsi dan peranan yang sangan penting.

Di antaranya adalah sebagai sumber pasokan air irigasi pantura, sumber pasokan air minum Jakarta, pengaman bangungan vital dari sedimentasi, pengembangan perikanan di waduk, pengendali banjir di cekungan Bandung, pemasok ketersediaan air tanah di wilayah Bandung, bahkan sumber tenaga listrik Jawa-Bali. Sayang, besarnya peran DAS hulu Citarum itu tidak dibarengi dengan pengelolaan lahan yang baik.

Hal itu disampaikan oleh Prof. Dr. Otong Suhara Djunaedi dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-6 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran di Aula FPIK Unpad Jatinangor Kamis (7/07) ini.

Guru besar FPIK tersebut menjelaskan bahwa dengan pengelolaan DAS, pada dasarnya kita bisa memastikan ketersediaan air, mengamankan sumber-sumber air dan mengatur pemakaian air, menyelamatkan tanah dari erosi juga meningkatkan dan mempertahankan kesuburannya, serta meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. “Harusnya mendapat banyak sumber air, saat ini kita justru mendapat ‘air mata’ yang banyak,” sebut Prof. Otong tentang kondisi memprihatinkan yang terjadi.

Ia mengambil contoh tentang kerap terjadinya banjir di daerah cekungan Bandung seperti Rancaekek, Baleendah, dan Dayeuh Kolot sebagai salah satu bukti buruknya pengelolaannya DAS hulu Citarum.

Saat ini, lebih dari 50 hektar areal di DAS hulu Citarum mempunyai kemiringan curam atau bahkan hingga terjal. Padahal, intensitas hujan di kawasan tersebut mencapai 1.500-3.750 mm per tahun.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya erosi tanah yang berpengaruh pada kesuburan tanah, karena secara bertahap terjadi pemiskinan unsur hara tanah.

Di sisi lain, penyuburan secara berlebihan pada badan-badan perairan juga terjadi karena terbawa dari bagain atas DAS. “Jadi baik di hulu maupun di bawah, sama-sama dirugikan,” jelas Prof. Otong.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurutnya diperlukan praktik-praktik penggunaan lahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

Lahan miring atau curam yang menyebabkan erosi dan sedimentasi, perlu disiasati dengan pembuatan teras yang baik. Di antaranya dengan penanaman rumput penguat untuk infiltrasi dan memastikan sumber air terjaga dengan baik.

Selanjutnya, ada pula faktor lain yang turut berkontribusi pada kerusakan DAS hulu Citarum, yaitu pencemaran lingkungan tersebut. Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat (2001), erosi tanah, limbah penduduk, limbah industri, limbah pertanian, perikanan, dan peternakan, berpotensi mencemari DAS hulu Citarum.

Lebih lanjut tentang hal ini, hasil penelitian BPLHD Jabar pada 2006 lalu menunjukkan pencemaran Sungai Citarum sudah berat dan kualitas airnya termasuk buruk. “Sekarang saja ada 1.200 industri yang membuang limbahnya ke Citarum.

Lalu usaha kerambah jaring apung di waduk yang merupakan mata pencaharian yang sangat diandalkan masyarakat sekitar dalam rangka penyerapan tenaga kerja itu, padat pakan dan akan menambah beban ilmiah terhadap perairan waduk yang sudah terjemar berat dari DAS,” ungkap Prof. Otong.

Tentu saja keadaan yang demikian itu akan berdampak pada kualitas lingkungan perairan waduk, juga pada kegiatan usaha pertanian. Daerah-daerah seperti Majalaya, Ciparay, Bojongloa, dan Cimindi yang dulu dikenal sebagai daerah penghasil ikan, benih ikan, maupun ikan konsumsi kini mengalami pengurangan kegiatan usaha yang drastis, bahkan sebagian hilang.

Berbagai jenis dan populasi ikan juga hilang hilang dari perairan tersebut. selanjutnya, ada kecenderungan penurunan produksi dan produktivitas perikanan seperti yang terjadi di waduk Saguling.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan perlunya mendorong perbaikan teknologi pengolahan hasil yang bisa meningkatkan nilai tambah produksi perikanan yang tidak semata-mata berbasiskan pada produk daging ikan tetapi juga produk lainnya seperti telur ikan. (/RH)

manbaul-huda.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *