• 25/08/2019

NIZHAM DAKHILI RG – UG

NIZHAM DAKHILI RG – UG

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Anggota
Setiap santri dan pelajar bentuk satuan pendidikan lanjutan pertama dan menengah Persatuan Islam otomatis menjadi anggota Rijalul Ghad dan Ummahatul Ghad.

Pasal 2
Kewajiban Anggota
Setiap anggota Rijalul Ghad dan Ummahatul Ghad wajib :
(a) Mempelajari, memahami dan mengamalkan Nizham Asasi dan Nizham Dakhili sebagai pedoman perjuangan.
(b) Mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh setiap tangga Pimpinan RG-UG, Pimpinan Pesantren dan Pimpinan Sekolah Persatuan Islam terkait.
(c) Mengikuti dan membantu kegiatan yang diselenggarakan Pimpinan RG-UG secara langsung ataupun tidak langsung.
(d) Memelihara, mempertahankan dan mengembangkan nama baik RG-UG khususnya, satuan pesantren dan satuan sekolah Persatuan Islam umumnya.
(e) Menjadi Uswatun Hasanah dalam ruang dan waktu selaku seorang muslim yang taat dan baik.

Pasal 3
Hak Anggota
(a) Setiap anggota berhak memberikan usulan dan mengemukakan pendapatnya demi kelancaran dan kemajuan organisasi.
(b) Setiap anggota memberikan saran atau teguran kepada pimpinan atau sesama anggota apabila menyalahi aturan.

Pasal 4
Pakaian Seragam
(a) Pakaian seragam Rijalul Ghad adalah celana panjang warna krem, baju pendek untuk tingkat Mu’allimin dan celana panjang warna coklat, baju putih tangan pendek untuk tingkat Tsanawiyah.
(b) Pakaian Ummahatul Ghad adalah baju kurung warna gading tulang, maxi warna krem, kerudung khoas warna putih untuk tingkat Mu’allimin dan baju kurung warna gading tulang, maxi warna coklat, kerudung khoas warna kuning buruk untuk tingkat Tsanawiyah.
(c) Atribut RG adalah lambang RG dan atribut UG adalah lambang UG

Pasal 5
Kartu Anggota
Setiap anggota RG-UG harus memiliki kartu anggota yang ditetapkan berdasarkan hasil ketetapan musyawarah Pimpinan Forum Komunikasi Nasional RG-UG

Pasal 6
Kewajiban Pimpinan RG-UG
Setiap Pimpinan RG-UG wajib :
(a) Mentaati hasil ketetapan/keputusan musyawarah.
(b) Melaksanakan segala kewajiban dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 7
Hak Pimpinan RG-UG Tiap Pesantren
Setiap Pimpinan RG-UG berhak mengajukan usul, saran dan masukan kepada Pimpinan Pesantren dan satuan peringkat tangga pimpinannya.

Pasal 8
Sanksi Organisasi
Penjatuhan sanksi organisatoris terhadap anggota dan pimpinan RG-UG di suatu peringkat tangga pimpinan yang melanggar peraturan dilakukan oleh tingkat pimpinan RG-UG diatasnya dengan sepengetahuan penasehat terkait sampai dengan Bidgar Dikdasmen

Pasal 9
Pelaksanaan Sanksi
Pelaksanaan sanksi diputuskan melalui musyawarah organisasi secara berkelayakan

Pasal 10
Pembatalan Keanggotaan
Keanggotaan RG-UG dinyatakan batal, apabila anggota yang bersangkutan:
(a) Meninggal dunia.
(b) Keluar atau dikeluarkan oleh Pesantren Persatuan Islam.

BAB II
FORUM KOMUNIKASI

Pasal 11
Fungsi Forum
(a) Pimpinan Forum Komunikasi Nasional, Wilayah, Daerah berfungsi operasional konsultatif dan koordinatif.
(b) Pimpinan RG-UG pada suatu bentuk satuan pendidikan berfungsi struktural-integratif dan managerial operasional.

Pasal 12
Kedudukan Forum
(a) Pimpinan Forum Komunikasi Nasional RG-UG pada suatu bentuk satuan pendidikan dasar dan menengah tempat domisili PP. Persis.
(b) Pimpinan Forum Komunikasi Wilayah RG-UG pada suatu bentuk satuan pendidikan dasar dan menengah tempat domisili PW Persis.
(c) Pimpinan Forum Komunikasi Daerah RG-UG pada suatu bentuk satuan pendidikan dasar dan menengah tempat domisili PD Persis.
(d) Pimpinan RG-UG pesantren atau sekolah pada suatu bentuk satuan pendidikan lanjutan pertama dan atau menengah Persis.

Pasal 13
Kewenangan Pimpinan
(a) Forum Komunikasi Nasional RG-UG adalah merupakan pimpinan RG-UG tingkat nasional, sebagai :
a.1. Penyelenggara operasional konsultasi dan koor-dinasi tertinggi dalam peringkat kepemimpinan RG-UG
a.2. Penyelenggara Musyawarah Nasional RG-UG yang dihadiri oleh anggota peringkat Pimpinan RG-UG yang ditentukan.
a.3. Pengemban amanat dan menanggung tertinggi dalam realisasi:
-1- Hasil Musyawarah Nasional RG-UG.
-2- Koordinasi Pimpinan Forum Komunikasi Wilayah RG-UG.
-3- Taushiyah, pertimbangan dan saran PP Persis

(b) Forum Komunikasi Wilayah RG-UG adalah merupakan satuan pimpinan RG-UG tingkat wilayah, sebagai:
b.1. Penyelenggara operasional konsultasi dan koor-dinasi menengah dalam peringkat kepemimpinan RG-UG.
b.2. Penyelenggara Musyawarah Wilayah RG-UG yang dihadiri oleh anggota peringkat Pimpinan RG-UG yang ditentukan.
b.3 Pengemban amanat dan penanggung jawab dalam realisasi:
-1- Hasil Musyawarah Wilayah RG-UG.
-2- Koordinasi Pimpinan Forum Komunikasi Daerah RG-UG wilayahnya
-3- Taushiyah, pertimbangan dan saran PW Persis setempat

(c) Forum Komunikasi Daerah RG-UG adalah merupakan satuan pimpinan RG-UG tingkat Daerah, sebagai :
c.1. Penyelenggara operasional konsultasi dan koordinasi lanjutan pertama dalam peringkat kepe-mimpinan RG-UG.
c.2. Penyelenggara Musyawarah Daerah RG-UG yang dihadiri oleh anggota peringkat Pimpinan RG-UG yang ditentukan.
c.3. Pengemban amanat dan penanggung jawab dalam realisasi:
-1- Hasil Musyawarah Daerah RG-UG.
-2- Koordinasi Pimpinan Forum Komunikasi Daerah RG-UG wilayahnya.
-3- Taushiyah, pertimbangan dan saran PD Persis.

(d) Pimpinan RG-UG pada suatu bentuk satuan pendidikan adalah merupakan satuan pimpinan RG-UG tingkat lokal, sebagai :
d.1. Penyelenggara structural integratif dan managerial operasional mendasar dalam peringkat kepemimpinan RG-UG.
d.2. Penyelenggara Musyawarah Anggota yang dihadiri oleh anggota peringkat Pimpinan RG-UG dan seluruh anggota yang ditentukan.
d.3. Pengemban amanat dan penanggung jawab dalam realisasi :
-1- Hasil anggota dan musyawarah peringkat Forum Komunikasi RG-UG di atasnya.
-2- Koordinasi managerial operasional integrative perangkat pimpinan dan anggota RG-UG satuan pendidikannya.
-3- Taushiyah, pertimbangan dan saran pimpinan satuan pendidikannya serta PC Persis setempat PC Persis.

Pasal 14
Masa Jihad dan Tasykil Pimpinan
(a) Pimpinan Forum Komunikasi Nasional RG-UG dengan masa jihad dua (2) tahun, terdiri dari masing-masing seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara Umum, beberapa orang Ketua, Sekretaris dan Pembantu Bidang sesuai keperluan.
(b) Pimpinan Forum Komunikasi Wilayah RG-UG dengan masa jihad dua (2) tahun, terdiri dari masing-masing seorang Ketua, Bendahara dan beberapa orang Sekretaris dan Pembantu Garapan sesuai keperluan.
(c) Pimpinan Forum Komunikasi Daerah RG-UG dengan masa jihad satu (1) tahun, terdiri dari masing-masing seorang Ketua, Bendahara dan beberapa orang Sekretaris dan Pembantu urusan sesuai keperluan.
(d) Pimpinan RG-UG suatu bentuk satuan pendidikan dengan masa jihad satu (1) tahun, terdiri dari masing-masing seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang wakilnya serta Pembantu Seksi sesuai keperluan.

Pasal 15
Alur Hukum
(a) Peringkat Pimpinan Forum Komunikasi RG-UG jenjang-atas secara gradual berkewajiban memberi peringatan tertulis kepada peringkat jenjang-bawah atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(b) Peringkat Pimpinan Forum Komunikasi RG-UG jenjang-bawah secara gradual berkewajiban memberi koreksi tertulis kepada peringkat jenjang-atas atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(c) Pimpinan Forum Komunikasi Nasional RG-UG yang telah mendapat koreksi sebanyak tiga (3) kali harus melakukan reshuffle atau pergantian partial atas anggota tasykil pimpinannya.
(d) Forum Komunikasi Wilayah RG-UG yang telah mendapat peringatan sebanyak tiga (3) kali, dibatal-kan sementara kepesertaannya dalam Musyawarah Nasional.
(e) Forum Komunikasi Daerah RG-UG yang telah mendapat peringatan sebanyak tiga (3) kali, dibatalkan sementara kepesertaannya dalam Musyawarah Wilayah.
(f) Pimpinan RG-UG suatu bentuk satuan pendidikan yang telah mendapat peringatan sebanyak tiga (3) kali, dibatalkan kepesertaannya dalam Musyawarah Daerah.
(g) Tindakan Hukum oleh setiap peringkat pimpinan diputuskan berdasarkan Musyawarah Pimpinan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam tingkat musya-warah terkait.
(h) Apabila penjelasan dan pembuktian dalam pembelaan oleh objek tindakan hukum dapat diterima musyawarah, maka dapat dilakukan rehabilitasi atas objek tindakan hukum itu.

BAB III
PERMUSYAWARATAN

Pasal 16
Pedoman Umum
(a) Musyawarah dapat diselenggarakan bila mencapai quorum, yang dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta yang diundang.
(b) Apabila tidak mencapai quorum, dapat ditunda sedikitnya sepekan kemudian untuk mengupayakan tercapainya quorum.
(c) Apabila setelah dua kali penundaan tidak juga mencapai quorum, Pimpinan dapat mengambil kebijaksanaan.
(d) Setiap keputusan musyawarah diusahakan mencapai suara bulat dan bila perlu dapat dilakukan pemungutan suara.
(e) Keputusan dengan pemungutan suara dianggap sah, bila disetujui lebih dari setengah jumlah suara yang hadir.
(f) Keputusan pengangkatan seorang pimpinan dilaku-kan langsung dengan pungutan suara secara tertulis dan rahasia.
(g) Seorang yang dipilih sebagai pimpinan dinyatakan sah jika mendapat suara terbanyak.
(h) Setiap peringkat dan perangkat pimpinan dapat mengadakan musyawarah sendiri bila diperlukan.
(i) Musyawarah diselenggarakan dengan memperhatikan segala tata cara dan managerial jam’iyah, seperti undangan, susunan acara, dana musyawarah, man-dat, notulen dan sebagainya.

Pasal 17
Musyawarah Nasional
(a) Musyawarah Nasional diselenggarakan Pimpinan Forum Nasional dalam jarak waktu sesuai ketentuan.
(b) Musyawarah Nasional dihadiri utusan Forum Komuni-kasi Nasional, Wilayah, Daerah dan Pimpinan RG-UG tiap satuan pendidikan dengan ratio sesuai dengan keperluan.
(c) Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan.
(d) Apabila tidak dipenuhi, Maka Musyawarah Nasional dapat ditunda minimal 1 x 24 jam, bila masih belum terpenuhi maka musyawarah dapat dilaksanakan.
(e) Sidang-sidang dalam Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Forum Komunikasi Nasional sampai terbentuknya presidium Sidang Musyawarah Nasional.
(f) Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Presidium Sidang Musyawarah Nasional yang dipilih dari peserta dengan jumlah minimal terdiri dari tiga (3) orang.
(g) Musyawarah Nasional dilakukan dalam dua (2) bentuk pelaksanaan :
g.1. Musyawarah Nasional Kulliyah.
g.2 Musyawarah Nasional Juz’iyyah.
(h) Musyawarah Nasional Kulliyah yang diselenggarakan sedikitnya tiga (3) masa kepemimpinan Forum Komunikasi Nasional :
h.1. Menyampaikan Nizham Asasi – Nizham Dakhili, Pedoman Kerja Induk RG-UG.
h.2. Menilai secara komperatif perkembangan tiga (3) masa kepemimpinan Forum Komunikasi Nasional.
h.3. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Forum Komunikasi Nasional yang berakhir pada Musyawarah Nasional Kulliyah.
h.4. Menetapkan seorang Ketua Umum Forum Komunikasi Nasional untuk periode masa jihad dua (2) tahun.
(i) Musyawarah Nasional Juz’iyyah yang diselenggarakan setiap dua (2) tahun sekali sebagai musyawarah tinggi di bawah Musyawarah Nasional Kulliyah, memiliki kewenangan :
i.1. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Forum Komunikasi Nasional yang berakhir pada masa itu.
i.2. Membahas bahan masukan untuk penyempurna-an Nizham Asasi-Nizham Dakhili, RG-UG yang akan datang.
i.3. Menilai pelaksanaan Pedoman Kerja Terperinci RG-UG untuk periode masa jihad mendatang.
i.4. Membuat seorang Ketua Umum Forum Komunikasi Nasional untuk periode masa jihad dua (2) tahun mendatang.
i.5. Hasil keputusan Musyawarah Nasional mendapat pengukuhan Ketua Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah PP. Persis setelah mendapat koreksi seperlunya.

Pasal 18
Musyawarah Wilayah
(a) Musyawarah Wilayah diselenggarakan dua (2) tahun sekali oleh Pimpinan Forum Komunikasi Wilayah.
(b) Musyawarah Wilayah merupakan musyawarah tertinggi di wilayah setelah Musyawarah Nasional memiliki kewenangan :
b.1. Menilai dan mensahkan pertanggung-jawaban Pimpinan Forum Komunikasi Wilayah.
b.2. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Pim-pinan Komunikasi Wilayah.
b.3. Memilih dan menetapkan Ketua Forum Komunikasi Wilayah untuk periode masa jihad dua (2) tahun mendatang.
(c) Musyawarah Wilayah dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh peserta sekurang-kurangnya dua-pertiga dari seluruh peserta.
(d) Peserta Musyawarah Wilayah adalah utusan dari Pimpinan Forum Komunikasi Wilayah, Forum Komunikasi Daerah dan RG-UG tiap satuan pendidikan dengan ratio sesuai keperluan.
(e) Sidang-sidang dalam Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Forum Komunikasi Wilayah sampai terbentuknya presidium Musyawarah Wilayah dengan minimal terdiri dari tiga (3) orang.
(f) Hasil Keputusan Musyawarah Wilayah mendapat pengukuhan Ketua Bidang Garapan Pendidikan Wilayah setelah mendapat koreksi seperlunya.

Pasal 19
Musyawarah Daerah
(a) Musyawarah Daerah diselenggarakan satu (1) tahun sekali oleh Pimpinan Forum Komunikasi Daerah.
(b) Musyawarah Daerah merupakan musyawarah tertinggi di daerahnya setelah Musyawarah Wilayah memiliki kewenangan:
b.1. Menilai dan mensahkan pertanggung-jawaban Pimpinan Forum Komunikasi Daerah
b.2. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Pimpinan Komunikasi Daerah.
b.3. Memilih dan menetapkan Ketua Forum Komunikasi Daerah untuk periode masa jihad satu (1) tahun mendatang.
(c) Musyawarah Daerah dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh peserta sekurang-kurangnya dua-pertiga dari seluruh peserta.
(d) Peserta Musyawarah Daerah adalah utusan dari Pimpinan Forum Komunikasi Wilayah, Forum Komuni-kasi Daerah dan RG-UG tiap satuan pendidikan dengan ratio sesuai keperluan.
(e) Sidang-sidang dalam Musyawarah Daerah dipimpin oleh Pimpinan Forum Komunikasi Daerah sampai terbentuknya presidium Musyawarah Daerah dengan minimal terdiri dari tiga (3) orang.
(f) Hasil Keputusan Musyawarah Daerah mendapat pengukuhan Ketua Bidang Garapan Pendidikan Daerah setelah mendapat koreksi seperlunya.

Pasal 20
Musyawarah Anggota
(a) Musyawarah Anggota diselenggarakan satu (1) tahun sekali oleh Pimpinan RG-UG tiap satuan pendidikan Persatuan Islam.
(b) Musyawarah Anggota merupakan musyawarah tertinggi bagi para anggota RG-UG tiap satuan pendidikan setelah Musyawarah Daerah memiliki kewenangan:
b.1. Menilai dan mensahkan pertanggung-jawaban Pimpinan RG-UG tiap satuan pendidikan Persatuan Islam.
b.2. Menyusun dan menetapkan Program Kerja RG-UG tiap satuan pendidikan Persatuan Islam.
b.3. Memilih dan menetapkan seorang ketua RG-UG satuan pendidikan untuk periode masa jihad satu (1) tahun mendatang.
(c) Musyawarah Anggota dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh peserta sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh peserta.
Peserta Musyawarah Anggota terdiri dari tiap kelas dengan ratio sesuai keperluan.
(d) Sidang-sidang dalam Musyawarah Anggota dipimpin oleh Pimpinan RG-UG tiap satuan pendidikan terkait sampai terbentuknya presidium Musyawarah Anggota dengan minimal terdiri dari tiga (3) orang.
(e) Hasil Keputusan Musyawarah Anggota mendapat pengukuhan pimpinan pendidikan terkait setelah mendapat koreksi seperlunya.

Pasal 21
Musyawarah Pimpinan
(a) Pimpinan RG-UG untuk semua peringkat dan perangkat organisasi dapat mengadakan Musyawarah Pimpinan pada setiap waktu yang diperlukan.
(b) Muyawarah Pimpinan terdiri dari :
b.1. Musyawarah Pimpinan Harian, untuk persoalan organisasi sehari-hari dengan peserta anggota Pimpinan Harian : Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
b.2. Musyawarah Pimpinan Lengkap, untuk membi-carakan persoalan pokok yang dihadapi organisasi dengan peserta perangkat pimpinan.
b.3. Musyawarah Terbatas, untuk membicarakan persoalan-persoalan penting dan mendesak dengan peserta Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang atau urusan terkait dan orang-orang yang di pandang perlu.
b.4. Musyawarah Khusus, untuk membicarakan masalah mendasar dan hanya berlaku untuk Forum Komunikasi Nasional dengan peserta anggota Pimpinan Lengkap dan Penasehat.
(c) Hasil-hasil keputusan Musyawarah Pimpinan di tembuskan kepada peringkat Bidang Garapan Pendidikan atau pimpinan satuan pendidikan terkait.

Pasal 22
Musyawarah Kerja
(a) Setiap peringkat organisasi dapat menyelenggarakan Musyawarah Kerja dengan peserta seluruh perangkap pimpinan, sidang, fungsionaris RG-UG dan pihak yang diperlukan.
(b) Musyawarah Kerja berfungsi untuk :
b.1. Membahas dan menjabarkan hasil tiap peringkat musyawarah sesuai dengan peringkat pimpinannya.
b.2. Membuat penjabaran program dan jadwal kerja secara lebih realities untuk satu (1) periode masa jihad.
b.3. Musyawarah Kerja sekurang-kurangnya diadakan satu (1) tahun dalam satu (1) periode masa jihad kepemimpinan.
b.4. Hasil-hasil keputusan Musyawarah Kerja ditembuskan kepada peringkat pimpinan RG-UG, pimpinan satuan pendidikan dan Bidang Garapan Pendidikan terkait.

BAB V
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 23
Perangkat Organisasi
(a) Untuk Peringkat Forum Komunikasi Nasional dapat diadakan beberapa pembidangan sesuai keperluan.
(b) Untuk peringkat Forum Komunikasi Wilayah dapat di adakan beberapa pembidangan sesuai keperluan.
(c) Untuk peringkat Forum Komunikasi Daerah dapat di adakan beberapa pembidangan sesuai keperluan.
(d) Untuk Pimpinan RG-UG satuan pendidikan dapat di adakan beberapa seksi-seksi seperti :
d.1. Seksi Penalaran dan Intelektual
d.2. Seksi Sumber Daya dan Kaderisasi
d.3. Seksi Publikasi dan Penerangan
d.4. Seksi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan
d.5. Seksi Pengembangan Bakat Minat dan Kreasi.

Pasal 24
Rangkap Jabatan
(a) Rangkap jabatan dalam organisasi dapat dibenarkan selama tidak menghambat kelancaran organisasi.
(b) Bagi pemegang rangkap jabatan dalam pemungutan suara pada suatu musyawarah hanya memperoleh satu (1) hak suara.

Pasal 25
Pemegang Tanggung Jawab
Suatu kegiatan yang diadakan suatu peringkat pimpinan, maka konsekuensi tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab peringkat pimpinan terkait.

BAB VI
KHATIMAH

Pasal 26
Kekuatan Peraturan
(a) Nizham Asasi dan Nizham Dakhili RG-UG merupakan penjabaran Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam sebagai pedoman berjam’iyyah bagi peserta didik satuan Pendidikan Persatuan Islam.
(b) Dalam pengamalan Nizham Asasi dan Nizham Dakhili RG-UG akan mendapatkan pembatalan bila berten-tangan dengan Qanun dan Qaidah Asasi-Dakhili Persatuan Islam dan Bagian Otonomnya.

Pasal 27
Peraturan Peralihan
Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pember-lakuan Nizham Asasi dan Nizham Dakhili RG-UG ini akan diatur selanjutnya oleh tiap peringkat Pimpinan RG-UG.

Pasal 28
Peraturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam Nizham Dakhili ini dapat diatur kemudian dalam Pedoman dan Program Kerja RG-UG serta peraturan-peraturan selanjutnya sesuai dengan kewenangan tiap peringkat Pimpinan RG-UG.

Pasal 29
Pengesahan

Nizham Dakhili ini dirumuskan pada Musyawarah Nasional Pertama yang di selenggarakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 1 Maret 1998 di Tasikmalaya.

Pasal 30
Pengukuhan
Nizham Dakhili RG-UG yang telah disahkan pada Musyawarah Nasional 28 Februari sampai dengan 1 Maret 1998 di Tasikmalaya mendapat pengukuhan Ketua Bidgar Dikdasmen PP. Persis 6 Rajab 1419 H. bertepatan dengan 27 Oktober 1998 M.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *