Masih tentang DAS Citarum

Penyebab pengelolaan DAS Citarum tidak efektif dikarenakan pengelolaan DAS dikelola secara fragmentaris, sektoral dan cenderung konflik antar stakeholder yang mengakibatkan pengelolaan DAS Citarum menjadi kompleks dan tidak kolaboratif.

Diperlukan konsep baru pengelolaan DAS Citarum sehingga pengelolaan menjadi lebih efektif.

Taktik dalam menangani DAS Citarum :
– Normalisasi alur sungai Citarum , menyangkut pengerukan dasar sungai yang dangkal dan pelebaran kembali lebar sungai yang sempat menyempit, maupun pelurusan alur sungai yang dianggap perlu dengan membuat alur baru, agar arus air menjadi lebih lancar dan meminimalkan dampak banjir bagi willayah di sekitar pemukiman penduduk yang padat.

– Rehabilitasi dan reboisasi atas lahan kritis di bagian hulu sungai Citarum, seperti di Gunung Malabar atau Patuha, serta di sepanjang DAS, terutama di daerah yang paling parah terjadi perubahan alih fungsi DAS, baik menjadi area lahan pertanian, atau berubah menjadi pemukiman liar, antara lain di daerah sekitar Baleendah atau Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, serta di sejumlah aliran anak Sungai Citarum, seperti Sungai Cikapundung, Cisaranten, Citepus, Cilaki, Cisangkuy, Cipamokolan, dan lain-lain.

– Relokasi pemukiman warga di sekitar hulu sungai atau di sepanjang DAS, terutama yang terkait langsung sebagai penyebab masalah sungai terjadi dan sekaligus terkait langsung sebagai pihak yang terkena dampak masalah sungai, antara lain dampak banjir yang terjadi tidak lagi setiap tahun, namun hampir di setiap hujan cukup deras terjadi di hulu sungai. Pindahnya ibukota Kabupaten Bandung yang semula di Baleendah, menjadi berpindah ke Soreang beberapa puluh tahun yang lalu, juga sebagai akibat banjir yang hampir sulit diatasi di sekitar daerah ini.

– Sosialisasi dan edukasi yang berlangsung secara terus-menerus dan konsisten kepada warga di sekitar yang selama ini memanfaatkan jasa sungai Citarum sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga atau pasar, agar lebih peduli untuk bersikap ramah terhadap lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke selokan atau sungai, tidak membuang limbah yang dikategorikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

– Perlu adanya penegakan hukum secara tanggap (cepat dan segera), konsisten dan berkelanjutan agar memberi efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran lingkungan, seperti membuang sampah seenaknya di sungai, pembuangan limbah industri tanpa melalui proses pengolahan limbah internal terlebih dahulu secara benar, atau memanfaatkan lahan tidak sebagaimana fungsinya DAS, sekaligus merupakan penerapan edukasi yang efektif tentang pentingnya peduli lingkungan bersama.

– Relokasi sejumlah industri, khususnya yang memiliki limbah industri dalam skala besar, dan terbukti telah turut mencemari lingkungan, yang sesuai rencana pemprov Jabar, antara lain akan direlokasikan di daerah Majalengka, di sekitar Jalan Tol Cikampek-Palimanan, atau Bandara Kertajati, Jawa Barat, sekaligus agar turut mengurangi beban fungsi sungai akibat kepadatan jumlah penduduk yang mendiami di sekitar DAS.

– Perlu adanya manajemen pengelolaan DAS Citarum yang lebih efektif, semacam Badan Khusus Otorita Citarum, yang memiliki kewenangan lebih besar dalam hal mengkoordinasikan berbagai pihak yang terkait, seperti pemkab/pemkot di sekitar DAS, pemprov Jabar, Kementerian PU, dan lain-lain, pemanfaatan DAS, baik secara sosial, maupun ekonomi, penegakkan hukum bagi para pelanggar lingkungan, dan upaya pemeliharaan DAS secara rutin dan berkelanjutan.

– Perlunya revisi UU terkait, seperti UU tentang Lingkungan Hidup, UU tentang Tata Guna Air, dan pemanfaatan Sungai, agar lebih memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan DAS Citarum secara benar dan fungsional, adanya penegasan sanksi hukum yang lebih berat dan jelas bagi mereka yang melanggar atau mencemari lingkungan.

– Perlunya komitmen bersama, berbagai pihak terkait (pemerintah daerah Kab/Kota, Prov Jabar dan Pusat) terutama terkait dengan penyediaan alokasi anggaran yang sangat besar, hingga mencapai angka Triliuan rupiah, realisasinya sesuai dengan perencanaan yang matang, dan sistem pengawasan proyek (terutama soal keuangan) secara ketat, transparan dan akuntabel.

– Optimalisasi dalam perencanaan pemanfaatan DAS, yang menyangkut berbagai hal antara lain menjadikan sungai Citarum sebagai sumber air baku, sumber air irigasi pertanian, sumber tenaga listrik, sarana budidaya ikan tawar, tempat industri ekowisata dan olahraga, danau buatan yang besar di sekitar hulu yang sempat diwacanakan, taman atau ruang terbuka hijau (RTH) di sepanjang DAS, daerah konservasi hayati dan cagar budaya, sekaligus dijadikan sebagai taman hutan pendidikan dan peninggalan budaya.

Analisis dan evaluasi kebijakan lingkungan model PSR :
– Model P-S-R adalah konsep hubungan sebab akibat dimana kegiatan manusia memberikan tekanan kepada lingkungan (pressure) dan menyebabkan perubahan pada sumber daya alam dan lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas (state).
– Selanjutnya pemerintah dan masyarakat/stakeholder melakukan reaksi terhadap perubahan ini baik melakukan adaptasi maupun mitigasi melalui berbagai kebijakan, program, maupun kegiatan (societal respons).
– Hal yang terakhir merupakan umpan balik terhadap tekanan melalui kegiatan manusia.

Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan tahap penting / krusial dalam proses kebijakan publik termasuk dalam masalah lingkungan, karena tanpa adanya implementasi kebijakan, sebuah keputusan kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan di atas meja para pejabat.

Menurut George C. Edward III ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu:
A. Faktor sumber daya (resources)
Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup ;
– staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas;
– perintah;
– anjuran atasan/pimpinan.

Disamping itu :
– Harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.
– Dana untuk membiayai operasionalisais implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relefan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

B. Struktur Birokrasi
Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. tetapi implementasi bisa jadi masih belum efektif, maka ketidakefektifan implementasi tersebut dapat disebabkan oleh ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

C. Faktor Komunikasi
Pada dasarnya komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting dalam implementasi kebijakan, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.

D. Faktor Disposisi (sikap)
Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. (/RH)

manbaul-huda.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *