Dewan Pendidikan, Madrasah, & Akses Informasi Pendidikan

disusun oleh : A. Rofik Husen

Pendahuluan
Pasca terbitnya Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang salah satu point pentingnya adalah pengakuan atas Madrasah menjadi lembaga formal di Republik ini sebagaimana tercantum dalam pasal 17 ayat 2 yang berbunyi : Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, serta pada pasal 18 ayat 3 yang berbunyi : Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Undang-undang ini selain sebagai legitimasi keberadaan Madrasah, sekaligus menjadi titik balik kebangkitan Madrasah, hingga perlahan secara perlahan tapi pasti, keberadaan Madrasah mulai menjadi alternatif sekaligus solusi atas kebutuhan masyarakat pada pendidikan yang berbasis nilai-nilai keagamaan.

Dewan Pendidikan yang dibentuk berdasar PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN yang menyebutkan bahwa Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

Pembahasan
Permasalahan utama yang dihadapi oleh lembaga pendidikan pada umumnya, dan Madrasah pada khususnya adalah keterbatasan akses kepada semua stake holder pendidikan di Jawa Barat, karena secara institusi kenegaraan, Madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama yang secara hukum tata negara tidak masuk dalam urusan yang diotonomikan, sehingga ‘dianggap’ tidak boleh diurus oleh Pemerintah Daerah, baik level Provinsi maupun level Kota dan Kabupaten.

Dampaknya, seolah-olah Madrasah hanya menjadi anak tiri saja di sebuah daerah, karena para Kepala Daerah setempat lebih memprioritaskan lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan mereka.

Padahal sejatinya, Madrasah memiliki tugas dan peran yang sama dengan sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harusnya Madrasah mendapat perhatian yang setidaknya sama dengan perlakuan yang diterima sekolah.

Maka tugas Dewan Pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No 17 Tahun 2010 pasal 56 ayat 2 yang berbunyi :

Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

Tugas Dewan Pendidikan juga ditetapkan dalam PP No. 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bagian Kelima pasal 192 tentang Dewan Pendidikan yang menyatakan bahwa :

– Dewan pendidikan terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi, dan Dewan Pendidikan Kabupaten/ Kota.

– Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

– Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
– Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomondasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

– Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

– Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
– pakar pendidikan;
– penyelenggara pendidikan;
– pengusaha;
– organisasi profesi;
– pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
– pendidikan bertaraf internasional;
– pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
– organisasi sosial kemasyarakatan.

Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.

Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
– mengundurkan diri;
– meninggal dunia;
– tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
– dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.

Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.

Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
– Pemerintah;
– pemerintah daerah;
– masyarakat;
– bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
– sumber lain yang sah.

Dewan Pendidikan sebagai lembaga independen harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang kependidikan di Republik ini, sebagaimana tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 BAB VI tentang JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN, dimana dinyatakan dalam Pasal 13 sebagai berikut :
Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dilanjutkan Pasal 15 yang menyatakan bahwa Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Lalu pada Pasal 16 dinyatakan bahwa Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

UU Sisdiknas mengatur lebih teknis perihal pendidikan ini pada bagian kedua tentan Pendidikan Dasar Pasal 17 , yang menyatakan bahwa :
– Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
– Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 Lalu pada Bagian Ketiga tentang Pendidikan Menengah dinyatakan pada Pasal 18 bahwa :
– Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
– Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
– Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain mengatur tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, UU Sisdiknas juga mengatur tentang Pendidikan Tinggi yang diatur pada Bagian Keempat Pasal 19 yang menyatakan bahwa :
– Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
– Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Lalu Pasal 20 menyatakan :
– Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
– Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
– Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21 menyatakan bahwa :
– Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

– Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

– Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

– Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

– Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 22 bahwa Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Terakhir adalah lembaga informal dan pendidikan anak usia dini sebagaimana diatur sebagai berikut :
– Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
– Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
– Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mencermati tugas Dewan Pendidikan yang tercantum dalam PP No 17 terlihat betapa strategisnya tugas dan fungsi dari Dewan Pendidikan.

Namun semua ini menjadi tidak terasa, karena selama ini orang-orang yang menjabat sebagai anggota Dewan Pendidikan, terkesan kurang agresif dalam melaksanakan tugas serta menyosialisasikan tugas yang telah dilaksanakan, sehingga kesan yang diterima masyarakat, Dewan Pendidikan seolah tiada.

Guna menghilangkan kesan ketidakberdayaan Dewan Pendidikan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :
– Anggota Dewan Pendidikan harus terwakili dari berbagai unsur, menyangkut tua-muda, kota-kabupaten, akademisi-praktisi, dan berbagai keberagaman lainnya
– Anggota Dewan Pendidikan harus memiliki kepekaan terhadap arus modernitas yang terjadi di masyarakat, dengan cara memberi solusi yang cerdas sesuai perkembangan zaman, bukan dengan memaksakan dan menjejalkan nilai-nilai lama yang memang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang
– Harus ada saluran komunikasi yang seluas-luasnya dari institusi yang berwenang kepada seluruh lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah, yang selama ini madrasah, apalagi pesantren kurang terlayani secara optimal dalam segala hal.
– Kata kunci utama dalam pemberdayaan Dewan Pendidikan adalah optimalisasi Media Sosial yang saat ini sedang mengalami puncak kejayaan, terutama dengan lahirnya generasi milenial, yang di satu sisi bisa dikatakan bonus demografi bila kita mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya, namun di sisi lain, hal tersebut bisa menjadi bencana demografi bila kita tidak mampu mengelolanya dengan baik.

Akses Informasi telah diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK yang isinya antara lain menyatakan bahwa :
– Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
– Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
– Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
– Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
– Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dalam isi UU tersebut, dinyatakan bahwa tujuan pombuatan UU adalah sebagai berikut :
– menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
– meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
– mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
– meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

UU Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur hak dan kewajiban warga sebagai berikut :
– Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
– Setiap Orang berhak :
– melihat dan mengetahui Informasi Publik;
– menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
– mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
– menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Selanjutnya diatur tentang Kewajiban Pengguna Informasi Publikdalam Pasal 5 sebagaimana berikut :
– Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
– Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada Bagian Ketiga diatur Hak Badan Publik sebagai berikut :
– Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
– Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
– informasi yang dapat membahayakan negara;
– informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
– informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
– informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
– informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat dalam UU tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang Kewajiban Badan Publik sebagai berikut :
– Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
– Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8 pada UU tersebut mengatur tentang Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala sesuai Pasal 9 , yaitu sebagai berikut :
– Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
– Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
– informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
– informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
– informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
– informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Penutup
Mencermati betapa vitalnya peran Dewan Pendidikan sebagai lembaga utama pengawasan kebijakan dan implementasi seputar pendidikan yang mencakup lembaga formal, non formal, serta informal. Juga ikut serta mengawasi kegiatan pendidikan mulai tingkat PAUD, Dasar, Menengah, dan Tinggi, betapa kompleksnya masalah yang harus dihadapi.

Tugas Dewan Pendidikan akan lebih kompleks lagi bila dihubungkan dengan UU Keterbukaan Informasi yang menuntut berbagai lembaga pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan pendidikan untuk membuka akses serta secara rutin menginformasikan berbagai kegiatan yang diselenggarakan, maka tugas Dewan Pendidikan adalah memastikan bahwa Instansi Pemerintah di bidang pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan di sisi lain mengecek kepada para stake holder pendidikan dalam hal ini lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, mulai dari jenjang PAUD, dasar, menengah, dan tinggi dipastikan selalu mendapat informasi tersebut, atau minimal akses terhadap informasi itu telah terbuka dan dapat diakses oles siapapun.

Dengan pola kerja seperti itu, tentu keberadaan Dewan Pendidikan akan lebih terasa bagi masyarakat, dibanding yang terjadi hari ini, yang hanya sebagai lembaga justifikasi atas semua kegiatan tanpa ada daya tawar karena tidak terjalinnya hubungan yang mesra dan harmonis antara Dewan Pendidikan dengan masyarakat pendidikan.

Semoga konsep yang saya ajukan ini, bisa mendorong Dewan Pendidikan Jawa Barat menuju arah yang lebih baik.(/RH)

Referensi :

– UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
– UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
– PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

manbaul-huda.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *