TIPIKALISASI PESANTREN PERSIS

oleh : Rofik Husen

Keberadaan Pesantren Persis seiring perjalanan waktu, telah mendapat tempat khusus di mata masyarakat yang beririsan dengan Jamiyah Persatuan Islam, karena Pesantren Persis memiliki kekhasan yang ‘sedikit’ berbeda dengan pesantren lainnya.

Walau sebarannya tidak merata dan hanya berkutat di Jawa Barat, namun perannya tidak bisa diabaikan, karena di beberapa tempat, Pesantren Persis menjadi role model bagi pesantren di wilayah tersebut.

Namun demikian, sisi kelam dari keberadaan Pesantren Persis tetap ada. Masih banyak Pesantren Persis yang dikelola seadanya, masih ada Pesantren Persis yang menjadi ‘alat’ sengketa, dan berbagai sisi kelam lainnya.

Guna memudahkan penyelesaian masalah yang dihadapi Pesantren Persis, perlu kiranya disiapkan alat ukur, guna menilai seberapa akut permasalahan yang dihadapi Pesantren Persis, dilihat dari sisi tata kelola dan kepemilikan.

Alat ukur pertama adalah kepemilikan lembaga.
Beberapa Pesantren Persis didirikan oleh lembaga yang berwenang, seperti Pimpinan Jama’ah Persis, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, bahkan oleh Pimpinan Pusat Persis, sehingga secara legal formal, keberadaan lembaga yang didirikan tersebut jelas-jelas milik Jamiyah, karena semua dikelola oleh Jamiyah. Namun ternyata lebih banyak lembaga yang didirikan oleh perorangan, keluarga, atau yayasan, lalu lembaga tersebut didaftarkan ke PP Persis dan mendapat pengesahan layaknya lembaga pendidikan yang didirikan oleh Jamiyah.
Maka penataan dan pendataan mana lembaga yang milik Jamiyah dan non Jamiyah menjadi prioritas pertama untuk dilakukan

Alat ukur kedua adalah status tanah atau bangunan
Setelah permasalahan kepemilikan lembaga, masalah yang paling banyak terjadi adalah status tanah dan bangunan atau biasa disebut wakaf.
Bila seluruh tanah dan bangunan telah diwakafkan dan menjadi milik Jamiyah, tentunya tidak akan masalah, namun ternyata lebih banyak status tanah dan wakaf Pesantren Persis itu masih milik perorangan, bahkan ada beberapa lahan wakaf Pesantren yang statusnya tanah sengketa dan masih harus menjalani proses hukum.
Dengan demikian, penataan dan penyelesaian masalah wakaf adalah prioritas kedua dalam menangani masalah Pesantren Persis ini.

Alat ukur ketiga adalah pengelola
Apabila Jamiyah secara kelembagaan mulai dari PJ, PR, PC, atau PD memiliki hak suara dalam pergantian kepengurusan di lembaga tersebut, maka bisa disebut lembaga milik Jam’iyah. Namun apabila Jamiyah sama sekali tidak dilibatkan bahkan dilarang ikut dalam kepengurusan Pesantren Persis tersebut, maka tidak layak lagi disebut sebagai lembaga milik Jamiyah.

Alat ukur keempat sekaligus terakhir adalah kontribusi terhadap Jamiyah
Dalam pandangan awam, lembaga pendidikan seperti Pesantren adalah lembaga yang bersifat sosial, sehingga dianggap tidak mungkin menghasilkan keuntungan atau profit. Padahal, lembaga pendidikan yang baik tentu saja menghasilkan profit selain juga benefit.
Oleh karena itu, akan dianggap sebagai lembaga milik Jamiyah bila lembaga tersebut memiliki kontribusi terhadap Jamiyah. Besarnya kontribusi bisa disepakati bersama, sehingga semua bisa maju bersama. Setiap jenjang Tasykil Jamiyah akan mendapat pemasukan yang rutin dari sektor pendidikan. Akan lebih besar lagi pendapat bagi Jamiyah yang akan digunakan untuk menggerakan roda organisasi apabila tiap jenjang Tasykil bersikap kreatif mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya.

Dari 4 alat ukur tersebut, kita bisa melakukan Tipikalisasi Pesantren Persis dengan mudah. Misalnya, bagi Pesantren Persis yang bisa memenuhi 4 aspek secara sempurna, maka bisa saja kita kategorikan pesantren tersebut sebagai Pesantren Persis Tipe A.
Bagi Pesantren Persis yang hanya mampu memenuhi 3 aspek, maka masuk dalam Pesantren Persis Tipe B

Selanjutnya bagi Pesantren Persis yang hanya memenuhi 2 aspek, masuk kategori Pesantren Persis Tipe C. Sedangkan Pesantren Persis yang hanya memenuhi 1 aspek saja, maka masuk Tipe D.

Lalu bagaimana kalau ternyata ada yang sudah memiliki nomor register Pesantren Persatuan Islam, namun tidak memenuhi seluruh aspek yang ada, maka harusnya Pimpinan Pusat dengan segera mencabut SK Penetapan Pesantren Persis tersebut karena memang tidak pantas dan tidak layak disebut Pesantren Persis walaupun guru-guru dan pelajaran yang diajarkan memakai kurikulum Persis, hal ini demi menjaga marwah Pesantren Persis baik di masa kini maupun di masa mendatang

Wallohu a’lam…(/RH)

manbaul-huda.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *