Pesantren Persis Pasca Terbitnya UU Pesantren

oleh : Rofik Husen

Lembaga Pendidikan yang berada di bawah naungan Jamiyah Persatuan Islam memiliki ciri khusus berupa penomoran, mulai dari Pesantren Persatuan Islam 1, 2, 3, 4 sampai sekarang yang berkisar di nomor 300-an.

Idealnya, nomor tersebut mengindikasikan bahwa kualitas sebuah Pesantren Persatuan Islam antara nomor yang satu dengan nomor yang lain tidak terlalu jauh, karena telah memiliki stadarisasi mutu tertentu, namun kenyataan di lapangan ternyata tidak demikian.

Banyak Pesantren Persatuan Islam yang telah memiliki jenjang pendidikan lengkap, memiliki asrama dan Masjid yang refresentatif serta program-program unggulan sehingga layak disebut Pesantren, namun ternyata lebih lagi Pesantren Persatuan Islam yang telah memiliki nomor, namun hanya memiliki 1 jenjang pendidikan saja, seperti SD, Madrasah Diniyah, dan jenjang pendidikan lainnya, yang jelas-jelas tidak memenui kualifikasi untuk disebut Pesantren, namun memiliki SK resmi sebagai Pesantren Persatuan Islam.

Setelah terbitnya Undang undang Pesantren, maka penamaan Pesantren kepada seluruh lembaga pendidikan yang ada di Jamiyah Persatuan Islam tentunya sudah tidak relevan lagi, karena syarat agar sebuah lembaga pendidikan disebut Pesantren setidaknya memiliki 5 unsur, yaitu : Adanya Kyai, adanya santri mukim, adanya pondok, adanya kitab yang dikaji, dan memiliki Masjid atau Musholla, sedangkan berdasarkan tinjauan lapangan yang telah dilakukan, ternyata banyak yang beridentitas Pesantren Persis namun hanya memiliki jenjang Diniyah Ula saja atau SD saja, sehingga sudah dapat dipastikan Pesantren Persis tersebut tidak memiliki santri mukim, serta tidak ada kajian kitab khusus.

Terbitnya Undang undang Pesantren tentunya harus dijadikan momentum perbaikan tata kelola pendidikan di Jamiyah Persatuan Islam yang selama ini terkesan tidak memiliki grand design sehingga tidak responsif terhadap perubahan yang terjadi.

Jalan keluar yang saya usulkan guna penataan pendidikan di Jamiyah Persatuan Islam adalah sebagai berikut :

– Bagi Pesantren Persis yang telah memiliki beberapa jenjang pendidikan serta memiliki asrama, maka berhak menyandang nama Pesantren Persatuan Islam (Pesantren Persis) dan berhak memiliki penomoran dari PP Persis.

– Bagi yang memiliki beberapa jenjang pendidikan di bawah Kemenag dan tidak mempunyai asrama, maka namanya adalah Madrasah Terpadu Persatuan Islam (MT Persis) dan memiliki penomoran khusus.

– Bagi yang memiliki beberapa jenjang pendidikan di bawah Kemdikbud dan tidak mempunyai asrama, maka namanya adalah Sekolah Terpadu Persatuan Islam (ST Persis) dan memiliki penomoran khusus.

– Bagi yang hanya terdapat 1 jenjang saja, misalnya Diniyah saja, SD saja, MI saja, SMP saja, MTs saja, dan sebagainya, maka jangan dinamakan Pesantren Persis dan belum berhak mendapat nomor, cukup identitas sesuai lembaga saja, misalnya SD Persis, SMP Persis, dsb.

Bila hal ini diberlakukan, tentunya akan merubah tatanan pengelolaan dan penamaan Pesantren Persis yang selama ini telah berjalan, namun hal itu tetap harus dilakukan agar pengelolaan Pendidikan di Persatuan Islam menjadi lebih baik lagi masa yang akan datang

manbaul-huda.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *